24 Daerah Jatim Masih Dilanda Kekeringan, Hujan Buatan Kembali Jadi Harapan

SURABAYA – Musim kemarau tahun ini belum benar-benar memberi jeda bagi sejumlah warga Jawa Timur. Di tengah harapan datangnya hujan, sebanyak 24 kabupaten/kota masih menghadapi persoalan kekeringan. Dampaknya bukan sekadar tanah yang mengering, tetapi juga mulai menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat: air bersih.

Data terbaru BPBD Jawa Timur menunjukkan, kekeringan telah berdampak terhadap sekitar 395.438 jiwa. Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi kembali membuka peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada Oktober 2026, terutama jika ditemukan awan yang memenuhi syarat untuk disemai.

Bagi sebagian warga, turunnya hujan mungkin terdengar seperti sesuatu yang sederhana. Namun, setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan menghadapi sumur kering, hujan menjadi sesuatu yang sangat dinantikan.

Kekeringan Masih Meluas di Sejumlah Wilayah

Daerah yang masih mengalami kekeringan tersebar di berbagai kawasan Jawa Timur. Berdasarkan data BPBD Jatim, wilayah tersebut antara lain Kabupaten Malang, Pasuruan, Situbondo, Sumenep, Mojokerto, Lumajang, Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Probolinggo, dan Pamekasan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu. Dari kawasan tapal kuda, Madura, hingga sejumlah daerah di bagian barat Jawa Timur, kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian.

Kondisi ini sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa bulan sebelumnya. Pada Agustus 2026, BPBD Jatim mencatat 22 kabupaten/kota terdampak kekeringan dengan sekitar 24.136 kepala keluarga atau 84.458 jiwa. Seiring berjalannya musim kemarau, cakupan wilayah terdampak kemudian bertambah.

Ketika Sumur Mulai Tak Lagi Bisa Diandalkan

Cerita tentang kekeringan terasa lebih nyata ketika melihat kehidupan warga di lapangan.

Di Dusun Guwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Jombang, misalnya, puluhan keluarga mengalami krisis air bersih. Sejumlah sumur warga mengering sehingga masyarakat harus mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.

Ada warga yang mengambil air dari saluran irigasi. Ada pula yang membeli air dari sumur tetangga yang masih memiliki persediaan. Salah seorang warga bahkan harus mengeluarkan sekitar Rp20 ribu hingga Rp30 ribu untuk mendapatkan air dari sumur warga lain.

Air yang dicari tersebut bukan untuk kebutuhan mewah. Air digunakan untuk mandi, memasak, mencuci pakaian hingga mencuci peralatan rumah tangga.

Situasi seperti ini menggambarkan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan lingkungan. Ketika sumber air semakin sulit, aktivitas rumah tangga ikut terganggu dan masyarakat harus mengeluarkan tenaga serta biaya tambahan.

Pemerintah Siapkan Berbagai Cara

Pemprov Jawa Timur tidak hanya mengandalkan satu solusi. Distribusi air bersih tetap dilakukan ke wilayah yang membutuhkan, sementara pencarian sumber air permanen juga terus dilakukan.

Pada pertengahan September, Pemprov Jatim menyebut 22 kabupaten telah mendapatkan penyaluran air bersih. Saat itu, 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Pemerintah juga menyiapkan tandon, jeriken, pengeboran sumber air, hingga opsi pembangunan embung dan waduk.

Memasuki Oktober, kebutuhan tersebut semakin besar. Data yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada awal Oktober menyebut 25 daerah telah mengajukan bantuan air bersih kepada pemerintah provinsi. Pemerintah juga melakukan pipanisasi untuk menghubungkan sumber air dengan kawasan permukiman.

Di Kabupaten Malang, misalnya, pipanisasi dilakukan di Kecamatan Singosari dengan panjang sekitar 17 kilometer. Sementara di kawasan permukiman sekitar Gunung Bromo, pipanisasi juga dilakukan dengan panjang sekitar 11 hingga 16 kilometer.

OMC Kembali Jadi Pilihan

Di tengah berbagai upaya tersebut, Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC kembali dipertimbangkan.

OMC pada dasarnya bergantung pada keberadaan awan yang memiliki potensi untuk menghasilkan hujan. Karena itu, teknologi tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja setiap saat.

BPBD Jatim menyebut OMC terakhir dilakukan pada awal September. Namun, operasi kemudian dihentikan karena kondisi awan hujan tidak mendukung. Kepala BMKG Juanda juga menyampaikan bahwa peluang pelaksanaan OMC pada Oktober terbuka karena awan dengan potensi hujan mulai tersedia, meski saat itu belum ada arahan dari pemerintah pusat.

Kondisi cuaca memang menjadi faktor penting. Pada September lalu, BPBD Jatim menjelaskan OMC sulit dilakukan karena awan hujan hampir tidak tersedia. Selain efektivitas yang rendah, pelaksanaan OMC juga membutuhkan anggaran sehingga harus mempertimbangkan kondisi atmosfer secara matang.

El Nino Ikut Memperpanjang Tantangan

Persoalan kekeringan tahun ini juga berkaitan dengan kondisi iklim yang lebih luas.

BMKG pada Juli 2026 memprediksi fenomena El Nino bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang diperkirakan berada pada kategori kuat. BMKG juga mengingatkan potensi IOD positif pada September hingga Desember 2026 yang dapat memperburuk kondisi kering di sejumlah wilayah.

Artinya, persoalan air kemungkinan belum selesai hanya dengan menunggu satu atau dua kali hujan.

Pemerintah daerah perlu tetap memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sembari menyiapkan solusi yang lebih permanen. Distribusi air bersih penting untuk kondisi darurat, tetapi pencarian sumber air, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya air juga menjadi bagian penting dalam menghadapi musim kering yang panjang.

Bagi warga yang sumurnya sudah mengering, tentu harapannya sederhana: air kembali tersedia dan hujan segera turun.

Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus menyiapkan langkah jangka panjang agar kekeringan tidak selalu berujung pada krisis air setiap kali kemarau datang.