14 Ribu Pelaku Usaha Rentan Jadi Perhatian, UMKM Surabaya Didorong Naik Kelas

SURABAYA, TotalMedia.id — Ada cerita yang hampir selalu sama di balik usaha kecil.

Pagi-pagi membuka lapak. Melayani pembeli. Mengemas pesanan. Malamnya menghitung uang hasil jualan sambil berharap besok ada pelanggan lagi.

Usahanya mungkin kecil. Tetapi dari usaha seperti inilah dapur banyak keluarga tetap mengepul.

Masalahnya, tidak semua pelaku usaha mikro punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Ada yang sudah berjualan bertahun-tahun, tetapi belum memiliki legalitas. Ada yang produknya bagus, tetapi kesulitan memperluas pasar. Ada pula yang sebenarnya punya kemauan besar untuk berkembang, tetapi terbentur modal, pengetahuan bisnis, hingga akses pendampingan.

Kondisi inilah yang kini mendapat perhatian lebih serius.

 

Bukan Sekadar Diberi Modal

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru-baru ini meluncurkan Program Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif (LAKSMI) 2026 di Surabaya.

Program yang diluncurkan pada 23 September 2026 itu menyasar pengusaha mikro, terutama perempuan dan kelompok rentan.

Yang menarik, pemerintah tidak hanya menawarkan bantuan modal.

Pendekatannya dimulai dari pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas usaha, hingga membuka akses pembiayaan dan kemitraan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut sekitar 14.000 keluarga penerima manfaat program pemberdayaan sosial ekonomi dinilai siap dihubungkan dengan program kewirausahaan Kementerian UMKM.

Jumlah tersebut bahkan berpotensi diperluas hingga sekitar 150.000 penerima.

“Dibina dulu, diberdayakan, diberikan pelatihan dan pendampingan. Setelah itu bisa dikolaborasikan dengan PNM dan lembaga-lembaga kemitraan lainnya,” kata Maman.

Tujuan akhirnya sederhana: usaha jangan berhenti di level bertahan hidup.

Pelaku usaha harus punya kesempatan untuk tumbuh, naik level dan mandiri.

 

Surabaya Punya Ekosistem UMKM yang Besar

Surabaya sendiri bukan kota yang asing dengan geliat UMKM.

Pemerintah Kota Surabaya sepanjang 2025 tercatat memberikan berbagai intervensi kepada ribuan pelaku usaha, mulai dari pelatihan pemasaran, pendampingan legalitas, sertifikasi halal hingga pendaftaran merek.

Pada Januari 2026, Pemkot menyebut 5.250 UMKM mendapatkan berbagai bentuk pendampingan sepanjang 2025.

Untuk 2026, target intervensinya kembali berada di angka 5.250 UMKM. Namun kali ini tekanannya bukan hanya pada jumlah pelaku usaha yang dibina.

Omzet juga menjadi perhatian.

Artinya, pelatihan tidak boleh berhenti pada sertifikat kehadiran atau sekadar foto bersama.

Pelaku UMKM harus benar-benar merasakan dampaknya di kas usaha.

 

Pasar Tetap Jadi Tantangan

Bagi UMKM, persoalan terbesar sering kali bukan membuat produk.

• Membuat makanan bisa.
• Membuat kerajinan bisa.
• Membuat pakaian bisa.
• Membuat kemasan juga bisa.

Tetapi pertanyaannya kemudian:

Siapa yang membeli?

Karena itu, akses pasar menjadi salah satu kunci agar UMKM benar-benar naik kelas.

Pengalaman Surabaya menunjukkan kebutuhan tersebut cukup besar.

Surabaya Great Expo (SGE), misalnya, mencatat perputaran transaksi lebih dari Rp30,3 miliar sepanjang 2022-2025. Dalam periode yang sama, sekitar 370 UMKM binaan Pemkot difasilitasi melalui kegiatan tersebut.

Tidak hanya berjualan, pelaku usaha juga mendapatkan fasilitasi sekitar 450 legalitas usaha, mulai dari NIB, sertifikasi halal hingga pendaftaran merek.

Pada SGE 2026, transaksi kembali mencapai sekitar Rp7,75 miliar.

Angka tersebut memberi satu pesan penting:

• UMKM membutuhkan pasar, bukan hanya pelatihan.
• Legalitas dan Branding Mulai Jadi Kebutuhan Utama

Di era sekarang, produk yang enak atau bagus saja belum tentu cukup.

Konsumen semakin mempertimbangkan apakah sebuah usaha memiliki identitas yang jelas, legalitas, kualitas produk, kemasan, hingga kepercayaan terhadap mereknya.

 

Pemkot Surabaya sendiri terus mendorong hal tersebut

Data terbaru menunjukkan sejak 2017 hingga 2026, sebanyak 6.139 pelaku UMKM di Surabaya telah memiliki sertifikat halal.

Sepanjang 2025 saja, Pemkot memberikan intervensi langsung kepada 8.046 UMKM melalui berbagai program pembinaan dan penguatan usaha.

Ini menunjukkan bahwa arah pembinaan UMKM mulai bergeser.

Bukan lagi sekadar:

«“Yang penting bisa jualan.”»

Tetapi mulai menuju:

«“Bagaimana usaha ini bisa menjadi bisnis yang benar-benar berkembang?”»

 

HIPPI: UMKM Jangan Berjalan Sendiri

Di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan peran organisasi pengusaha.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Timur menjadi salah satu organisasi yang mendorong penguatan pengusaha lokal dan UMKM.

HIPPI Jatim membawa semangat “Jawa Timur Makmur melalui UKM Menjamur” dan mendorong adanya perlindungan, akses permodalan, pasar serta jejaring bagi pengusaha pribumi dan UMKM.

Kolaborasi dengan pemerintah pun menjadi salah satu pendekatan yang didorong.

Sebab persoalan UMKM memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

Pemerintah memiliki program.

Perbankan dan lembaga pembiayaan memiliki akses modal.

Organisasi pengusaha memiliki jaringan.

Sementara pelaku usaha sendiri memiliki produk dan semangat untuk berkembang.

Kalau semuanya bertemu, peluang UMKM untuk naik kelas menjadi jauh lebih besar.

 

Dari Bertahan Hidup Menjadi Punya Bisnis

Ada perbedaan besar antara orang yang berjualan dengan orang yang membangun bisnis.

Yang pertama mungkin hanya berpikir bagaimana dagangannya habis hari ini.

Yang kedua mulai memikirkan merek, pelanggan, pencatatan keuangan, legalitas, pemasaran digital, kualitas produk dan bagaimana mendapatkan pelanggan kembali.

Inilah tantangan berikutnya bagi UMKM di Surabaya.

Program pendampingan harus mampu membawa pelaku usaha dari tahap bertahan menuju tahap bertumbuh.

Apalagi Surabaya memiliki basis ekonomi yang besar.

Pemkot Surabaya mencatat sekitar 415 ribu unit usaha menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar. Kota ini juga disebut menyumbang sekitar seperempat perekonomian Jawa Timur.

Artinya, ketika UMKM Surabaya bergerak naik kelas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha.

Ada keluarga yang ikut sejahtera.

Ada pekerja yang mendapat penghasilan.

Ada pemasok yang mendapatkan order.

Ada produsen yang meningkatkan kapasitas.

Dan pada akhirnya, roda ekonomi kota ikut bergerak.

 

Tantangannya Sekarang: Jangan Berhenti di Pelatihan

Program pemerintah, HIPPI dan berbagai pihak yang membantu UMKM tentu menjadi kabar baik.

Tetapi pekerjaan rumahnya masih panjang.

Pelatihan harus menghasilkan perubahan.

Legalitas harus membuka akses pasar.

Digitalisasi harus menghasilkan transaksi.

Modal harus menghasilkan pertumbuhan.

Dan promosi harus menghasilkan pelanggan.

Karena bagi pelaku UMKM, ukuran keberhasilan sebenarnya bukan seberapa banyak seminar yang pernah diikuti.

Melainkan apakah omzet bertambah, pelanggan bertambah, usaha semakin sehat dan akhirnya mampu membuka lapangan pekerjaan.

Pada akhirnya, “naik kelas” bukan sekadar istilah.

Bagi jutaan pelaku usaha kecil, naik kelas berarti satu hal yang sangat sederhana:

besok harus lebih baik daripada hari ini.